Guru Besar IPB Peringatkan Ancaman Karhutla di Jantung Biodiversitas

Bogor, IDN Times - Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda 36 provinsi di Indonesia dengan luasan mencapai 0,2 juta hektare hingga Juni 2026 memantik keprihatinan serius.

Direktur SEAMEO-BIOTROP sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Edi Santosa, memperingatkan fenomena berulang ini bukan hanya merusak ekologi, tetapi juga mengancam kelestarian jantung keanekaragaman hayati (biodiversitas) global yang berpusat di Kalimantan.

Dikonfirmasi pada Sabtu (17/10/2026), Edi mendesak adanya perubahan paradigma dalam penanganan karhutla yang dinilainya masih mengesampingkan nilai komoditas hayati.

"Api kecil adalah kehidupan, tetapi api yang tidak terkendali adalah bencana. Karhutla seyogianya tidak lagi disikapi sebagai hal biasa. Data satu dekade terakhir, karhutla seperti ritual tahunan. Jadi, sejatinya ini kondisi amat serius," kata Edi.

1. Kalimantan dilanda api, ancam kawasan Heart of Borneo

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, Kalimantan menduduki peringkat teratas luasan karhutla dengan 57.081 hektare, mengalahkan Maluku-Papua (49.064 ha) dan Sumatra (36.048 ha).

Hal ini memicu atensi global lantaran Kalimantan merupakan pusat Heart of Borneo (HoB) seluas 22 juta hektare, yang menjadi habitat spesies langka seperti orangutan hingga macan dahan.

"Sekali biodiversitas punah atau habitat runtuh, akan sulit bahkan mustahil dikembalikan seperti semula. Karhutla seharusnya dipandang sebagai akibat, akibat kita belum menjadikan biodiversitas sebagai sentral," jelas Edi.

2. Karakteristik alam picu kecepatan rambat api hingga 400 meter per menit

Tingginya luasan kebakaran di Kalimantan dipengaruhi topografi gambut berumput yang menutupi hampir 8 persen wilayah daratannya, ditambah posisinya sebagai lumbung 80 persen batu bara nasional. Kondisi ini membuat api tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga menjalar liar di bawah tanah.

"Kecepatan bakar rerumputan Kalimantan mencapai lebih 200 meter per menit. Bahkan, menjalar 400 meter per menit jika rumput kering disertai angin. Jika api sampai mencapai batu bara, tentu akan jauh lebih sulit dipadamkan," paparnya.

3. Butuh teknologi tanpa bakar dan perkuat hukum adat

Menghadapi prediksi badai El Nino kuat di akhir 2026, mitigasi jangka pendek mutlak diperlukan. Hingga 3 September 2026, aparat telah memproses pelaku pembakaran lahan di area seluas 4.738,49 hektare. Namun, Edi menilai, pemerintah harus menyediakan solusi teknologi pengganti sistem bakar lahan bagi masyarakat tingkat tapak.

"Di lapangan, perlu bentuk nyata langkah memutus kebiasaan membakar lahan, penegakan hukum seyogianya menjadi jalan terakhir. Sanksi sosial dalam kerangka hukum adat perlu kembali digalakkan dibandingkan hukum formal," pungkasnya.