Summary:
Liputan6.com, Jakarta - Harga beras di Indonesia yang tergolong tinggi di antara negara-negara lain di Asia Tenggara disebut bukan hal yang baru. Menurut Pakar Agronomi dan Hortikultura IPB, Edi Santosa, harga beras di Indonesia paling mahal dibandingkan dengan negara Asia lainnya sudah terjadi selama lebih dari 40 tahun.
Berdasarkan data sejarah yang ia kaji, ketimpangan harga antara Jakarta dan Bangkok sudah terlihat sejak tahun 1980-an.
Dia menuturkan, hal ini mengindikasikan masalah fundamental dalam tata kelola pangan nasional yang belum terselesaikan hingga kini.
Direktur Seameo Biotrop ini juga mengemukakan fluktuasi harga yang terus bertahan selama puluhan tahun tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada pelaku pasar atau pedagang. Menurut dia, akar masalahnya terletak pada regulasi yang perlu ditata ulang secara menyeluruh.
"Selama 40 tahun masalah harga mahal ini terus ada. Jadi, kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaku pasar. Jika masalahnya bertahan puluhan tahun, berarti ini adalah masalah regulasi yang harus ditata ulang," ujar Edi, Jumat (27/2/2026).
Ia juga mempertanyakan mengapa Indonesia belum mampu menurunkan harga beras agar lebih kompetitif, setidaknya setara dengan harga di pasar internasional.
Kualitas Beras
Di sisi lain, Edi Santosa juga menyoroti stok beras yang disimpan terlalu lama di gudang Bulog. Dia mengatakan, manajemen stok yang buruk bisa membuat beras kehilangan nutrisi hingga tak layak konsumsi.
Dia mengatakan, besarnya stok cadangan pangan, termasuk sisa impor justru berisiko menjadi beban jika tidak dikelola dengan teknologi dan distribusi yang tepat.
Ia mengungkapkan banyak yang tidak menyadari bahwa beras adalah "benda hidup" yang memiliki masa kebugaran terbatas. Jika proses pengeringan dan penyimpanan tidak optimal, kualitas beras akan menurun dalam hitungan bulan.
"Jika disimpan, dalam 4 bulan warnanya sudah berubah dari putih menjadi agak kuning. Perubahan warna itu menandai kualitasnya sudah turun. Makin lama disimpan, 'tenaganya' makin habis, tinggal tepung dan seratnya saja," ujar Edi.
Stok Surplus
Edi mengemukakan, berdasarkan estimasi dari Perpadi pada 2025, stok di gudang bisa mencapai angka hingga 8 juta ton, karena stok surplus dari hasil panen dari petani nasional dua tahun ini, bisa menopang baik gizi masyarakat.
Hal itu disebabkan, rata-rata penduduk Indonesia mengonsumsi beras medium sebanyak 60 persen dan 40 persen beras premium.
Namun, angka besar ini menjadi bumerang jika kualitas pengadaan di awal (inequality) tidak dijaga, seperti kadar air yang terlalu tinggi saat masuk penggilingan.
"Kalau kualitas turun terlalu jauh, bisa jadi beras tersebut tidak layak dikonsumsi. Misalnya, umurnya sudah lebih dari 2 tahun, ditambah lagi kualitas saat masuk ke gudang mungkin tidak sesuai standar," ujarnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberadaan stok impor lama yang diduga masih tersisa. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan percepatan penyaluran stok impor agar tidak mubazir dan habis dimakan hama gudang.
"Seingat saya ada impor tahun 2023-2024 menjelang pemilu, yang sebagian mungkin masih ada di gudang dan mulai dikeluarkan. Ini penting untuk segera disalurkan. Kita jadi tidak mendapatkan manfaat optimal (jika terlalu lama disimpan)," tegas Edi.
Konsumsi Beras
Untuk menjamin masyarakat mengonsumsi beras segar maksimal 4 bulan setelah panen, ia menyarankan pembenahan infrastruktur.
Menyimpan dalam bentuk gabah dinilai jauh lebih awet daripada menyimpan dalam bentuk beras, asalkan fasilitas pengeringan dekat dengan lahan sawah.
Selain itu, efisiensi rantai pasok logistik menjadi kunci. Edi mencontohkan distribusi ke Kalimantan Timur yang seharusnya bisa mengambil dari Sulawesi Tengah yang lebih dekat, daripada harus mendatangkan dari Jawa Timur atau Kalimantan Selatan.
Apabila konsumsi beras masyarakat saat ini didominasi oleh beras medium sekitar 60 persen dan beras premium 40 persen, maka ini menjadi pengingat bahwa mayoritas masyarakat sangat bergantung pada kestabilan kualitas beras di pasar. (Achmad Sudarno)
Download article